Layanan internet satelit yang disediakan oleh Starlink dari SpaceX, baru-baru ini menjadi perbincangan di masyarakat karena belum lama rilis di Indonesia. Namun, kemunculannya yang secara tiba-tiba tersebut membuat banyak pihak khawatir bahwa Starlink bisa meningkatkan resiko ancaman bagi keamanan dan pertahanan dalam negeri di masa mendatang.
Pratama Persadha yang merupakan Chairman Riset Keamanan Siber sekaligus Pakar Keamanan Siber mengungkapkan bahwa pihak Starlink harus secepatnya menyediakan Network Access Provider (NAP) di Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus terus didorong agar hal tersebut segera terealisasi dengan alasan keamanan bangsa dan negara.
Dengan hadirnya NAP di Indonesia, Starlink tidak bisa secara bebas melakukan aktivitas bisnisnya termasuk melakukan kontak langsung dengan konsumen di Indonesia dengan cara business to consumer/ B2C seperti saat ini yang sudah berjalan.
Daftar Isi
ToggleManfaat NAP Starlink di Indonesia
Sebagai NAP di Indonesia, Starlink dituntut untuk membangun berbagai infrastruktur dasar yang meliputi router, switch hingga konektivitas jaringan. Di mana nantinya Starlink memungkinkan tergabung dalam pertukaran lalu lintas data antar jaringan dan berbagai jaringan.
Nantinya, para penyedia layanan internet (ISP) dan operator seluler yang ada di Indonesia akan membeli infrastruktur milik Starlink. Sehingga bukan lagi Business to Consumer, melainkan Business to Business. Selanjutnya, perusahaan ISP yang ada di Indonesia bisa memanfaatkan infrastruktur Starlink untuk mengkoneksikan internet global kepada seluruh pelanggannya.
Dengan begitu, para pengguna yang ingin mendapatkan akses situs-situs luar negeri bisa sumringah karena koneksinya menjadi lebih cepat. Keberadaan NAP ini, setidaknya bisa membuat system Starlink terhubung langsung dengan infrastruktur telekomunikasi lokal di Indonesia sehingga dapat menekan angka penyalahgunaan data hingga ancaman yang lebih fatal di masa mendatang.
Lebih parahnya lagi menurut Pratama Persadha, berbagai dampak buruk terkait keamanan dan pertahanan bangsa bisa saja dialami oleh Indonesia.
Apakah Beresiko Buta dan Tuli?

Ancaman yang diistilahkan sebagai buta berasal dari ketidakmampuan untuk mendapatkan akses dan control langsung terhadap semua aktivitas pertukaran data yang sedang dan sudah terjadi melalui internet yang disediakan dari satelit Starlink, dari situ Indonesia bisa buta permanen.
Kenapa bisa demikian? Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama, saat ini Starlink bisa jualan secara langsung kepada semua konsumen di Indonesia seperti pelanggan individu atau rumahan tanpa terhubung dengan infrastruktur dalam negeri sama sekali yang disediakan oleh ISP yang notabene sebagai penyedia layanan operator seluler lokal.
“Bisa Anda bayangkan sendiri, saat ini Starlink bisa bergerak dengan sangat bebas tanpa harus menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang ada di dalam negeri. Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa melakukan monitoring, pengawasan, pembatasan atau hal lain terkait dengan sistem operasi secara keseluruhan yang dimiliki oleh Starlink,” kata Pratama Persadha pada hari Selasa (28/05).
Pratama Persadha menegaskan, monitoring yang ia maksud bukan mengarah ke hal-hal negatif, namun sangat penting sebagai langkah antisipasi untuk melindungi keamanan dan pertahanan di Indonesia.
Baca juga: Aturan Baru Menkominfo Tentang Starlink, Wajib Ada Kantor Fisik di Indonesia!
Ancaman Peretasan Starlink yang Juga Bisa Mengancam Indonesia
Ancaman lain yang jelas-jelas sangat merugikan Indonesia jika Starlink tidak memiliki NAP adalah jika terjadi peretasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab, maka data yang ada bisa menjadi senjata mengerikan untuk melancarkan serangan ke suatu negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia.
Seharusnya dalam hal ini pemerintah punya power untuk bisa mendapatkan akses ke Starlink. Selama Starlink belum membuat infrastruktur di Indonesia, selamanya pemerintah hanya bisa mendapatkan data dari permohonan yang disinyalir memicu berbagai gangguan stabilitas sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan hingga pertahanan negara.